Narasi Nasional – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, kembali mengecam kebijakan penggunaan barcode dalam pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di SPBU.
Ia dengan tegas meminta masyarakat untuk menolak penggunaan barcode dan menyebut kebijakan tersebut lebih menguntungkan mafia BBM ketimbang rakyat.
“Saya tegaskan, saya tidak ingin ada barcode untuk pembelian pertalite. Tidak ada barcode-barcode lagi di Kalbar! Masuk saja isi minyak di SPBU, tidak ada faedahnya itu barcode-barcode,” tegas Krisantus dalam acara buka puasa bersama jajaran Pemprov Kalbar, 6 Maret 2025 lalu.
Namun, pantauan lapangan hingga awal April 2025 menunjukkan sejumlah SPBU di Kalbar masih memberlakukan sistem barcode.
Ketika dikonfirmasi Media Putra Bhayangkara melalui WhatsApp pada Minggu (6/4/2025), Krisantus kembali menyerukan perlawanan terhadap kebijakan tersebut.
“Seharusnya masyarakat ikuti kata-kata dan himbauan saya. Kompak tidak mau pakai barcode. Masuk saja, terobos!” ujarnya lantang.
Saat ditanya lebih lanjut soal posisinya dalam kebijakan tersebut, Krisantus menegaskan bahwa dirinya bukan pembuat aturan, namun tetap memegang sikap tegas menolak barcode.
“Yang punya kebijakan itu Pertamina. Kalau saya yang buat aturan, baru bisa dibilang janji. Jangan kalian putar-putar barang itu. Saya sudah minta ke Pertamina untuk tidak pakai barcode, tapi malah dibilang saya tidak tahu aturan.
Bahkan ada yang bilang Pak Gubernur Norsan salah pilih pasangan!” ungkap Krisantus dengan nada geram.
